BANDA ACEH - Seorang
politisi Partai Aceh (PA) di DPRA, Azhari Cagee menyatakan siap memotong
jari telunjuk jika dirinya tidak mundur dari DPRA apabila Mahkamah
Konstitusi (MK) tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa
Pilkada Aceh
Saya akan mundur dari DPRA. Kalau saya tidak
mundur, telunjuk saya dipotong. Tapi kalau saya mundur, telunjuk mereka
(pengamat) harus dipotong. Kita buat perjanjian di notaris, mau?,
tantang Azhari menanggapi komentar pengamat yang menganggap rencana
anggota DPRA dan pejabat dari PA akan mengundurkan diri dari jabatan
hanya gertak sambal.
Tanggapan pengamat yang menilai rencana
mundur politisi PA dari DPRA hanya gertak sambal benar-benar membuat
berang Azhari Cagee. Tak main-main, politisi PA ini bahkan menantang
para pengamat untuk potong jari telunjuk dan membuat perjanjian tertulis
di notaris
Azhari secara khusus menelepon Serambi dari Jakarta,
Minggu (19/3) mempertegas kembali pernyataannya bersama politisi PA
lainnya pada konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra DPR RI, Senayan,
Jakarta, Jumat (17/3) .
Waktu itu Azhari mengemukakan siap
hengkang dari DPRA dan meninggalkan jabatannya selama ini, jika
Pemerintah Pusat khususnya MK tidak menghargai kekhususan Aceh, yaitu
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai acuan dalam penanganan
sengketa pilkada di Aceh.
Sehari sebelumnya, Wali Kota
Lhokseumawe terpilih, Suaidi Yahya dan Ketua DPRK Lhokseumawe, M Yasir
Umar juga menyatakan sikap serupa kepada wartawan Serambi di Jakarta.
Dalam
keterangannya kepada Serambi, kemarin, Azhari Cagee meminta pengamat,
jika berani menerima tantangannya untuk segera membuat janji tertulis di
notaris. Tujuannya, ia ingin membuktikan bahwa apa yang ia katakan itu
tidak main-main seperti yang dinilai oleh pengamat di media. “Ingat,
saya pribadi tidak main-main dalam hal ini, jangan ngomong ini ngomong
itu, saya benar-benar mau,” ujarnya.
No comments